Sebut Kemenkeu Iblis, Gugat Jokowi hingga Minta Pindah Negara, ‘Mulut’ Bupati Meranti Tuai Kontroversi

Sebut Kemenkeu Iblis, Gugat Jokowi hingga Minta Pindah Negara, ‘Mulut’ Bupati Meranti Tuai Kontroversi

wargasipil.com – Bupati Meranti , Muhammad Adil dihadapkan pada berbagai kritik keras para pejabat dan tokoh publik, setelah berikan pernyataan kontroversi di Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se Indonesia.

Pasalnya, dalam agenda besar tersebut, Muhammad Adil lantang menyebut Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) berisikan iblis atau setan.

Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), mengancam akan mengangkat senjata hingga pindah negara.

Kalimat-kalimat tersebut muncul dalam nada marah. Bupati Meranti itu mengaku sangat tak puas dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya tidak adil.

Seperti diketahui, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia digelar pada Kamis, 8 Desember 2022 lalu.

Adil spesifik menyasar Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luky Alfirman , yang menjadi wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara tersebut.

“Saya sudah berulang kali sampai tiga kali menyurati Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk audiensi, tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar,” kata dia.

“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya iblis atau setan’,” katanya lagi, memprotes Kemenkeu yang sulit ditemui.

Singkatnya, Adil merasa daerahnya dirugikan sebab terus memproduksi minyak yang banyak, namun penghasilan daerah justru berbanding terbalik.

Dia mengklaim minyak Meranti naik besar sekali. Per tahun ini, kata dia, sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur, sehingga target di tahun 2023 sekitar 9.000 barel per hari.

“Jadi kalau seandainya kami naik, tapi penghasilan yang besar dianggap penurunan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” kata dia.

“Pak Luky perlu diketahui, kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan,” ucapnya.

Dia menegaskan, dengan produk minyak melimpah dari Meranti, seharusnya daerah tersebut diurusi oleh pemerintah pusat. “Saya mau gugat Pak Jokowi . (Kami) daerah miskin, penghasil minyak ,” ucapnya.

Masih dengan nada marah, Adil bahkan meminta pemerintah untuk serahkan saja Meranti ke negara seberang jika tak mau mengurusi dengan benar.

“Apa perlu Meranti ‘angkat senjata’? Kan tidak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat miskin ekstreme, Pak!” ucap Muhammad Adil . ***