Pertemuan Puan-Airlangga Disebut Tak Akan Membentuk Koalisi

WargaSipil.com – Pengamat politik KedaiKOPI, Hendri B Satrio menilai positif pertemuan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Dia menilai pertemuan ini merupakan langkah politik membangun konsolidasi.

“Ini bagus buat Airlangga bagus buat Puan. Dua tokoh muda memimpin atau diutus partainya untuk berkomunikasi langsung,” kata Hendri saat dihubungi WargaSipil.com, Sabtu (8/10).

“Ini kan sejarah, belum pernah ada di satu lapangan sosok PDIP dan Golkar yang selama orde baru berseberangan sekarang jalan bareng ini sebuah pencapaian luar biasa,” imbuhnya.

Upaya lobi-lobi politik memang tengah digencarkan oleh partai belakangan. Pergerakan mulai dilakukan seiring mendekatnya 2024. Namun, pertemuan antara Puan dan Airlangga diperkirakan belum akan membentuk koalisi.

“Belum lah ini, masih butuh waktu untuk melihat Golkar sama PDIP bisa berkoalisi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan, melalui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kedua partai politik ini menyepakati untuk bersama-sama berupaya membangun bangsa dan negara Indonesia.

“Sebagai partai yang nasionalis, yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut, serta dinamika bangsa serta negara, kami memahami dan menyepakati bahwa kami harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan kepada wartawan, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (8/10).

Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan jalan sehat di Monas bersama Airlangga dan beberapa elite PDIP serta Golkar sebagai bagian dari safari politik partai berlambang banteng itu. Puan lalu menyampaikan, baik PDIP maupun Golkar, memang harus berupaya membangun bangsa dan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif pascapandemi Covid-19.

Ia pun menilai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tentunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.