Masih Ada Penolakan, Penjelasan BBM Naik Harus Dimasifkan

WargaSipil.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi turut berpengaruh pada perekonomian warga. Dalam rangka memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun dan mencakup kurang lebih 38 juta warga.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kuat atau tidaknya APBN sangat terkait dengan kondisi global. Kendati demikian, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (26/9).

Bambang mengemukakan, sampai Juni 2022 realisasi penerimaan negara mencapai 58 persen atau Rp 1.013 Triliun sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas yang tinggi. Namun hal tersebut sifatnya hanya situasional.

Dari sisi realisasi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga saat ini telah terealisasikan sebanyak 41,5 persen dari alokasi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah tersebut ada bagian yang didistribusikan K/L untuk belanja sosial.

“Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang.

Sementara, itu Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, dalam beberapa survei dilakukan ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM. Sehingga menjadi lahan bagi kelompok kepentingan mengeksploitasinya, dan mendiskreditkan pemerintah.

Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tersebut.

“Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” kata Sirojudin.

“Penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan. Agar penolakan tidak meluas,” pungkas Sirojuddin.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi meliputi pertalite, solar, dan pertamax yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).

Arifin menyebut harga Pertalite berubah menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650. Sementara untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

“Hari ini tanggal 3 september 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan ubtuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter,” kata Arifin.

Selain BBM subsidi, harga BBM non-subsidi, pertamax juga ikut mengalami kenaikan. “Pertamax non-subsidi Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Arifin.