Mahfud MD: Tidak Bisa atas Nama Demokrasi, Orang Memecah Kehidupan Bangsa

Warga Sipil – Isi informasi dari berita bohong tersebut bisa membuat masyarakat terpecah. Padahal, menurut Mahfud MD , Pemilu merupakan ekspresi demokrasi. Namun, demokrasi bisa menjadi liar dan merusak masyarakat jika tidak ada nomokrasi.

Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat. Sementara, nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

“Kami akan tegakkan, siapa yang memain-mainkan demokrasi maka nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi orang memecah-belah kehidupan bangsa dan negara kita,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 8 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT

Selain soal hoaks, penyakit lain yang dimaksudkan Mahfud MD adalah politik uang, yakni membeli dukungan suara. Hal tersebut dapat dilakukan secara borongan maupun eceran.

“Politik uang adalah upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan,” ujarnya.

Menurutnya, beli suara secara borongan bisa dilakukan melalui botoh atau pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengingatkan bahwa anggota KPU juga berada sampai ke daerah.

“Banyak di KPU meski sudah independen, karena KPU bukan hanya di Jakarta. Itu ada sampai ke daerah bahkan tingkat TPS itu orang KPU semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, pembelian suara secara eceran biasanya disebut dengan serangan fajar. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga mengungkapkan hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal korupsi dan Pemilu .

“Kalau berdasarkan hasil penelitian itu, korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu menjelang pemilu. 2014, 2018, 2019, dan mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024,” tuturnya.

Mahfud MD menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, ia menyebut tak ada lagi isu terkait penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Ada ‘Penyakit’ yang Kerap Muncul Saat Pemilu

“Tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan InsyaAllah sampai tahapan akhir ke depan bahwa Pemilu 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi,” katanya.

Konstitusi akan menanggung dampak yang berat jika Pemilu tidak berjalan sesuai jadwal.

“Bisa menimbulkan kekisruhan di bidang politik kita, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan,” ujarnya.***