Warga Sipil – Hinca menganggap penolakan ini sebagai bentuk kemenangan dari keadilan dan penyelamatan demokrasi.
“Hari ini setelah 25 hari PK itu masuk di MA telah diputuskan oleh MA bahwa permohonan PK Moeldoko itu telah ditolak. Itu artinya selesailah sudah perjuangannya Moeldoko , Demokrat tetap dikomandoi oleh Mas AHY. Tidak ada Moeldoko , tidak ada KLB,” ujar Hinca kepada wartawan, Kamis 10 Agustus 2023.
Anggota Komisi III DPR itu mengaku sudah bisa bernapas lega setelah MA memutuskan menolak PK tersebut.
ADVERTISEMENT
“Saya yang sedari awal turut aktif membentengi partai dari gugatan demi gugatan oleh para pembegal, akhirnya kini sudah dapat bernapas lega,” ucapnya.
Hinca menyinggung tingkah laku Moeldoko dalam politik Tanah Air. Dia menyesalkan seorang jenderal menghabiskan waktunya hanya untuk menjadi sosok pembegal dan penjegal.
Padahal, kata dia, Moeldoko seharusnya bisa belajar dari banyak Purnawirawan (Purn) TNI yang berjuang dan bergerilya secara konstitusional pada sebuah partai politik (parpol).
“Entah itu untuk bergabung pada parpol tertentu atau membuat parpol sendiri. Shame on you, Pak,” katanya.
Diketahui, Perkara nomor 150/G/2021/PTUN.JKT itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Yosran; Anggota Majelis 1 Lulik Tri Cahyaningrum dan Anggota Majelis 2 Cerah Bangun. Adapun Panitera Pengganti adalah Adi Irawan. Perkara ini diputus hari ini Kamis.
“Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” tulis keterangan dalam laman resmi MA.
KSP Moeldoko mengajukan PK atas putusan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Melalui putusan itu, PTUN menolak gugatan Moeldoko untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan mengambil alih Partai Demokrat yang dipimpin AHY.***