Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat yang Sebagian Sahamnya Milik China: Itu Kewajiban Pemerintah

Warga Sipil – Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan subsidi untuk tiket berbagai macam kereta, salah satunya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( KCJB ). Selain KJB, tiket kereta yang akan disubsidi adalah LRT Jabodebek, MRT, dan sejumlah moda transportasi lainnya.

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” tuturnya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023.

Jokowi mengatakan, subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi tersebut dilakukan, agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan ke konsumen.

ADVERTISEMENT

Dengan begitu, dia berharap masyarakat dapat berpindah ke transportasi massal dari penggunaan kendaraan pribadi. Dia memaparkan bahwa akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung semakin parah.

“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” ucap Jokowi .

Menurutnya, kemacetan tersebut harus segara diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan itu, di antaranya, dengan memberikan subsidi agar tiket moda transportasi massal terjangkau.

“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” kata Jokowi .

Pemilik KCJB adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan itu juga yang nantinya akan menanggung utang dari China beserta beban bunganya.

Konsorsium tersebut melibatkan sembilan perusahaan. Ada empat perusahaan dari BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI sebagai pemimpin konsorsium.

Sedangkan dari China ada China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN kemudian membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN , sedangkan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan tersebut kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China .

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas itu, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan begitu, pendanaan dari konsorsium Indonesia sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China . Padahal, awalnya disepakati tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN.***