Ganjar ke Kepala Daerah: Pencegahan Korupsi Jangan hanya Lips Service

WargaSipil.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se Jateng. Mereka mendapat bimbingan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ganjar mengatakan, masih maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) akhir-akhir ini membuktikan tindak korupsi bisa terjadi di mana pun. Hal ini, kata dia, harusnya bisa menjadi pengingat atau warning bagi eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan perangkat tingkat desa untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

“Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana. Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelin lah yang gitu-gitu,” tutur Ganjar di sela-sela Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9).

Dalam acara itu, Ganjar pun buka-bukaan menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.

“Saya ceritakan secara terbuka, saat ini lagi banyak dan ramai. Seperti kejadian di Blora tentang pemotongan BLT. Orang mungkin melihat itu kecil sekali, tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, saya juga sampaikan kejadian akhir-akhir ini dengan OTT dan itu bisa terjadi di mana pun. Lalu saya tarik mundur lagi kejadian di Pemalang,” papar Ganjar.

Atas kejadian-kejadian tersebut, maka menurut Ganjar, bertemunya DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota hari ini menjadi sangat penting. Sehingga antara eksekutif dan legislatif bisa memahami relasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

Orang nomor satu di Jateng itu pun memberi gambaran mengenai relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya mengenai pengesahan APBD, jangan sampai ada kolusi. Aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik.

“Sebab, mitigasi korupsinya ada di situ (pengesahan APBD, Red), bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD-nya ke sana. Itu saja,” papar dia.

Dia pun menegaskan agar tak ada lagi istilah proyek bancakan dalam pengesahan APBD. Sebab indikasi seperti itu pasti ada. Beberapa potensti yang rawan terjadi tindak korupsi semisal ada pada proyek aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 juta-an. Karena pelaksanaannya melalui penunjukan langsung.

“Saya titip kepada kawan-kawan DPRD, tolong dikontrol. Dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Saya juga minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siapa main siapa minta, sudah pasti langsung pecat,” tegas Ganjar.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.

“Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron usai acara.

KPK sendiri hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Dikatakan Ghufron, pencegahan bisa dilakukan melalui dua hal. Yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan dan juga layanan publik yang transparan, adil, akuntabel. (bay/ria)