wargasipil.com – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, badai El Nino merupakan fenomena iklim yang bukan hanya dihadapi Indonesia saja namun juga dihadapi oleh banyak negara.
Oleh sebab itu menurut dia menghadapi El Nino perlu dilakukan secara komprehensif yakni luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal.
“Saya pikir ini kan fenomena iklim ya, lingkungan ya yang tentunya itu mesti kita sikapi secara komprehensif. Kita melihatnya itu sebagai konteks jajaran policy. Mungkin ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara atau dua negara tetapi seluruh negara akan banyak terkena pengaruh,” ujar Jerry saat ditemui Kompas.com di Kementerian Perdagangan, Selasa (23/5/2023).
Menurut Jerry kebijakan yang dibuat pun bukan hanya semata-mata kebijakan formalitas dan lengkap. Namun juga harus terstruktur.
“Karena kita meng-address juga tidak hanya dari sisi lingkungan, ketahanan pangan, populasi, semuanya yang saya pikir harus dipadukan dengan sistem yang baik. Badan sertifikasi Nasional (BSN) menjadi institusi yang berperan secara signifikan untuk menentukan standardisasi sebuah produk, sebuah servis, bisa berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Jerry.
Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membentuk gugus tugas dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino kemungkinan akan mulai terjadi sekitar bulan Juni dan semakin intens pada bulan Agustus nanti.
”Saya meminta untuk dibentuk gugus tugas di setiap wilayah. Kita semua harus duduk bersama untuk merumuskan semuanya, dimulai dari pemetaan wilayah, konsep kelembagaan, hingga rencana aksinya,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (22/5/ 2023).
Menurut Syahrul, gugus tugas berbasis wilayah penting untuk segera dibentuk sebab setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda.
“Ada wilayah kategori hijau yang tidak terdampak sehingga produksinya tidak terganggu. Tapi ada juga wilayah kategori kuning dan merah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setiap pemerintah daerah harus jeli membaca kebutuhan wilayahnya,” jelasnya.
