wargasipil.com – Bupati Meranti, Muhammad Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi setan atau iblis karena pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dianggap tak sesuai. Dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adil mengatakan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973. Sayangnya hasil kekayaan alam itu tidak dirasakan masyarakat setempat, terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrim yang disebut mencapai 25,68% di Riau.
“Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak,” kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip Senin (12/12/2022).
Saat ini, kata Adil, terdapat 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari namun DBH hanya Rp 114 miliar. Total itu sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari.
Untuk itu, Adil meminta kepada pemerintah pusat agar hentikan saja pengeboran minyak di Meranti. Pasalnya kegiatan itu juga tidak dinikmati oleh masyarakat di daerahnya.
“Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” tegasnya.
Adil mengaku sudah berupaya mempertanyakan DBH yang digelontorkan Kementerian Keuangan ke Meranti dengan melayangkan tiga surat permohonan audiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sayangnya upaya tersebut gagal.
“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adi yang geram.
