wargasipil.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Indonesia (BI) menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center pada Jumat (7/10). Topik yang dibahas dalam pertemuan itu terkait inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, serta penerapan praktis digitalisasi haji dan umrah.
“Tema yang dibahas untuk kegiatan ini adalah ‘Digitalisasi dan Inklusivitas Ekosistem Haji’. BPKH bersama BI menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 tahun ini yang fokus pada masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah,” kata Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/10/2022).
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah adalah isu yang sangat penting. Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.
Layanan yang dimaksud untuk ibadah haji dan umrah ini meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
“Oleh karena itu, pelaksanaan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama, bagi orang-orang yang mungkin selama ini dikecualikan,” lanjutnya.
Terakhir, Anggito menyebut digitalisasi haji dan umrah harus memenuhi kebutuhan untuk mengatasi masalah inklusivitas ini. Digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke semua negara di dunia, harus dapat diakses oleh masyarakat.
“Setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan layanan operasi dan keuangan,” tuturnya.
Konferensi haji internasional ini diawali dengan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji di tingkat pemerintahan. Lebih lanjut, dibahas pula isu-isu terkait digitalisasi haji dan umrah beserta praktiknya untuk penyelenggaraan haji dan umrah di misi haji, lembaga keuangan dan operator tur.
Anggito menyebut saat ini BPKH sedang dalam proses untuk seluruhnya mendigitalisasi layanan yang diberikan. Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (LoA) antara BPKH dan Komisi Nasional Haji Nigeria (NAHCON) mengenai terkait kegiatan penyelenggaraan haji dan dana haji ke depan.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan dalam Konferensi Internasional ke-4 ini BPKH berkerjasama dengan BI berfokus pada inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah.
Maka dari itu, dikatakan Doni visi ISEF 2022 ini adalah bersama-sama pulih lebih kuat mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah untuk pemulihan inklusif.
“Visi ini menempatkan ISEF sebagai ikon ekonomi dan keuangan Syariah CSEF dalam pengembangan berbagai aspek termasuk pelayanan Haji dan Umrah, baik dalam upaya nasional maupun global,” kata Doni.
“Peningkatan digitalisasi haji dan umrah di platform global yang terhubung ke semua negara di dunia harus dapat diakses oleh orang-orang. Setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan operasi, layanan dan keuangan,” tambahnya.
”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website detik.com. Situs https://wargasipil.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://wargasipil.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”
