wargasipil.com – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sedang menjadi sorotan. Protesnya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) mengundang banyak komentar.
Dalam protesnya Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Alhasil banyak pihak merespon hal tersebut, termasuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?” kata Suahasil di Instagram pribadinya @suahasil, Senin (12/12/2022).
Dalam postingannya, wakil Sri Mulyani Indrawati itu menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat untuk daerah adalah melalui APBN dan bukan hanya melalui alokasi DBH, tapi juga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
“Kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai belanja-belanja Kementerian/Lembaga dari pusat di daerah seperti belanja Kementerian PUPR, Kemensos, berbagai program, dan lain-lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, aparat keamanan yang berada di pelosok daerah juga dibiayai oleh APBN. Lalu ada juga belanja subsidi energi sehingga masyarakat bisa membayar BBM dan listrik yang sudah disubsidi.
Menurut Suahasil, semua itu dialokasikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menyebut kalaupun ada yang perlu diperbaiki, maka harus diperbaiki dengan data dan cara bicara yang baik.
“Nah kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya ‘boleh’ atau ‘dapat’, tapi malah HARUS kita perbaiki. Kita bicarakan. Dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks ke-Indonesiaan,” jelasnya.
Ia pun menyayangkan pernyataan yang sudah dilontarkan oleh Adil. Yang paling menyedihkan adalah omongan soal pindah ke negara sebelah.
“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir ‘pindah’ negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia,” ungkapnya.
Dikutip dari detikSumut, pernyataan Adil mengenai pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan itu muncul dalam rapat terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia. Rapat koordinasi itu digelar di Pekanbaru, Kamis (9/12). Rapat dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.
Dalam rapat itu Adil mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) minyak. Ia juga mempersoalkan mengenai harga acuan minyak untuk perhitungan DBH. Pernyataan pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan muncul ketika ia merasa kesulitan mendapatkan kejelasan dari Kementerian Keuangan.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100/barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu ntah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil.
