Yenny Wahid minta menteri memberlakukan kebijakan Beras Satu Harga

Yenny Wahid minta menteri memberlakukan kebijakan Beras Satu Harga

Yenny Wahid minta menteri memberlakukan kebijakan Beras Satu Harga

wargasipil.com – Ketua Organizing Committee (OC) NU Women Fest Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberlakukan kebijakan Beras Satu Harga di Indonesia.

“Saya mendapat pesan, ini untuk para menteri pembantu Presiden Jokowi. Pesannya adalah titip agar beras bisa juga kayak bahan bakar minyak (BBM). Satu harga dari barat sampai timur, utara, dan selatan di Indonesia. Berasnya bisa satu harga,” ujarYenny Wahid saat memberikan sambutan pada acara pembukaan NU Women Fest, di Jakarta, Sabtu.

Dalam keterangannya, Yenny mengungkapkan harapannya agar tidak ada lagi kesenjangan antardaerah yang ekonominya maju dengan daerah yang tidak maju.

“Semuanya sama. Bisa beli beras dengan harga yang sama untuk kualitas tertentu yang biasa dikonsumsi masyarakat. Ini salah satunya adalah untuk membawa keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya lagi.

Dalam acara itu, juga diputarkan video Satu Abad Gerakan Perempuan NU yang mengisahkan jejak sejarah para perempuan yang telah membangun kesetaraan gender di Indonesia.

Sebelumnya, menurut Yenny Wahid, pembentukan NU Women merupakan langkah progresif NU dalam menyikapi isu-isu perempuan.

“Ini merupakan sebuah langkah yang sangat progresif. Perempuan NU ini sebenarnya ruang perjumpaan di antara banyak jaringan-jaringan NU. Selama ini memang sudah ada, tapi kita dipertemukan dalam sebuah gerakan besar,” katanya pula.

NU Women diresmikan dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama pada Oktober 2022.

Kehadiran NU Women untuk memperkuat barisan NU secara struktural maupun kultural.

Selain itu, kata Yenny Wahid, keberadaan NU Women akan memberi perhatian terhadap efek pandemi COVID-19 yang membawa dampak sosial dan psikis terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Fenomena global ini harus direspons. Bagaimana menyadarkan para perempuan untuk meresponsnya secara pas. Lalu support system yang bisa mendukung ketika perempuan dan anak mengalami perundungan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” kata Yenny.

Pihaknya mengatakan NU Women bukan sebuah badan otonom (banom), tapi menjadi sebuah hub atau sekretariat bersama yang anggotanya semua Banom NU.

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website antaranews.com. Situs https://wargasipil.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://wargasipil.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”