wargasipil.com – Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan di wilayah setempat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, Senin, mengatakan dengan opini WTP kedelapan kalinya menandakan pola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi kami bersyukur karena beberapa tahun terakhir ini BPK, tidak hanya melakukan penilaian terhadap WTP atau pengelola daerah saja, namun melakukan pemeriksaan atas kinerja dengan secara tematik,” katanya.
Menurut Musa’ad, kini pekerjaan rumah adalah bagaimana menyandingkan hasil opini BPK dengan hasil kinerja penilaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disebabkan adanya laporan lain yang segera diurus sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.
“Penerimaan opini WTP kedelapan kali menunjukkan bahwa pemerintah di Papua ada, kami sedang bekerja dan sudah melakukan perbaikan-perbaikan terbaru hasil penilaian secara nasional,” ujarnya.
Dia menjelaskan opini WTP 2021 Provinsi Papua mengalami kenaikan dimana sebelumnya 18 Pemerintah Daerah (Pemda) kini menjadi 20 Pemda. Ini tentunya merupakan hal yang cukup menggembirakan karena menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 19 Kabupaten kota yang sudah mendapatkan Opini WTP, bahkan ada sembilan kali dan hal itu menunjukkan semua serius mengikuti standar akuntansi pengelola keuangan di Papua,” katanya.
Dia menambahkan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,Serta memotivasi Pemerintah Daerah yang belum meraih opini WTP agar terpacu untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Sebanyak 20 pemda di Provinsi Papua menerima plakat dan penghargaan dari Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Papua, Senin, (17/10).
”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website antaranews.com. Situs https://wargasipil.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://wargasipil.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”
