Tangani inflasi harga pangan, pemerintah luncurkan GNPIP

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju naik diiringi pergerakan inflasi yang melambung pascapandemi Covid-19. Tercatat tekanan inflasi nasional pada Juli 2022 mencapai 4,94%, yang melebihi besaran inflasi sejak Januari-Juli 2022 sebesar 3,85%.

Tekanan inflasi terjadi karena adanya dorongan harga dari kelompok volatile foods komoditas pangan, seperti telur ayam, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, yang kenaikannya mencapai 11,47%. Ini disebabkan kenaikan harga komoditas pangan global dan faktor cuaca sehingga terjadi penurunan produksi komoditas pangan.

“Selain memajukan ekonomi, kita juga harus melindungi diri dari dampak global. Sekitar 10 hari yang lalu, saya menghadap ke Bapak Presiden, melaporkan kondisi inflasi, dan beliau langsung menginstruksikan kepada seluruh menteri untuk segera kendalikan inflasi,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam sambutannya pada Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Jawa Timur (Jatim), Rabu (10/8).

Pemerintah, sambungnya, tengah berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Karenanya, memerlukan pengendalian inflasi pangan agar terjadi ketahanan pangan. Saat ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan daerah dan BI dalam GNPIP untuk mengelola laju inflasi.

GNPIP merupakan strategi flagship dengan tujuan menggaungkan langkah-langkah pengendalian supply secara lebih integratif, masif, dan berdampak nasional dalam pengendalian harga komoditas pangan.

“Ini sangat penting dilakukan sebagai gerakan nasional menangani inflasi di Indonesia. GNPIP ini sangat penting agar Indonesia terus maju melaju untuk mengembangkan ekonomi, harga pangan terkendali, dan rakyat sejahtera,” tutur Perry.

Terdapat 4 aksi yang akan dilakukan GNPIP, di antaranya deklarasi komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak untuk stabilisasi harga komoditas pangan, perluasan dan penguatan kesepakatan kerja sama perdagangan antardaerah demi keberlangsungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antardaerah, gerakan urban farming merdeka 77K berupa pemberian 77.000 bibit cabai, serta program sosial BI berupa sarana dan prasarana (sapras) pendukung pertanian.

Untuk memastikan pasokan tersedia di daerah rentan kenaikan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa bersepakat melakukan operasi pasar serentak dengan menitik beratkan di pasar-pasar kabupaten/kota kala inflasi tinggi.