Jokowi Tunjuk Wapres Jadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua

WargaSipil.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendapatkan tugas baru. Melalui Perpres 121/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ma’ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Badan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP).

Anggota dari BPP itu adalah Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil masyarakat dari setiap provinsi di Papua. Pada tahap awal, Ma’ruf akan memperkuat landasan dalam penataan pembangunan Papua. Dia menuturkan ada sejumlah langkah untuk mempercepat pembangunan menuju kesejahteraan di Papua.

’’Menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka mensejahterakan (Papua),’’ katanya di sela kunjungan kerja di Jogjakarta kemarin (24/10). Kemudian menekan angka kemiskinan serta membangun layanan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Papua.

Selain itu Ma’ruf mengatakan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Seperti layanan pendidikan dan lainnya. ’’Tentu juga (penanganan) keamanan yang menjadi masalah. Kita sedang mencoba supaya tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan,’’ tutur Ma’ruf.

Kemudian Ma’ruf menyampaikan saat ini juga sedang disiapkan tim eksekutif untuk melaksanakan pengawasan di lapangan. Khususnya mempercepat otonomi daerah di empat provinsi atau daerah otonomi baru (DOB). Pada prinsipnya Ma’ruf mengatakan keberadaan BPP diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih cepat ke bawah untuk berbagai program. ’’Semua sudah dirancang insya allah. Kami akan segera datang ke Papua untuk mengkoordinasikan,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi mengatakan dengan tugasnya tersebut, Ma’ruf Amin akan memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi dalam mempercepat pembangunan Papua. Kemudian juga konsolidasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Masduki mengatakan Ma’ruf Amin akan memberikan prioritas dalam penyiapan pondasi kebijakan pembangunan komprehensif Papua untuk periode 2022-2041. Diharapkan arah baru pembangunan Papua 20 tahun ini menjadi pedoman penting untuk pembangunan nasional.

Selain itu dalam waktu pendek, Ma’ruf Amin akan memberikan perhatian terhadap penyiapan quick wins kegiatan di 2023-2024 dalam payung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Lalu untuk urusan otonomi khusus, akan diperkuat dalam beberapa aspek. Seperti kebudayaan, politik, keuangan daerah, serta pemekaran provinsi di Papua.