Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan tiga jenis bantuan sosial baru yang akan segera cair dalam waktu dekat.
Menkeu Sri menjelaskan bansos tersebut diberikan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi berbagai kenaikan harga di dalam negeri akibat kondisi global yang masih tidak menentu.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta supaya kami saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang menceritakan mengenai perkembangan inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ungkap Menkeu dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8).
Ia menjelaskan, bantuan sosial tambahan tersebut terdiri dari Rp12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 per keluarga sebanyak empat kali.
“Jadi dalam hal ini akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Nanti Ibu Mensos akan menjelaskan secara lebih detail. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” jelasnya.
Bantuan sosial kedua, akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan itu akan diberikan sebesar Rp600.000 per keluarga.. Anggarannya, kata Menkeu, mencapai Rp9,6 triliun.
Terakhir, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Lewat Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, nantinya pemerintah daerah wajib menganggarkan setidaknya dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum – termasuk dengan ojek — dan kepada para nelayan sebagai perlindungan sosial tambahan.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 Triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada kenaikan harga,” tegasnya.
Tambahan Bansos Hanya Berfungsi Sebagai Solusi Jangka Pendek
Ekonom Indef Eka Puspitawati menilai tambahan bansos yang akan diberikan oleh pemerintah ini merupakan solusi jangka pendek guna meredam gejolak yang ada di masyarakat. Apalagi, katanya, sebelum adanya kenaikan harga BBM, masyarakat sendiri sudah merasakan kenaikan harga bahan pangan pokok akibat ketidakpastian global yang sampai detik ini masih terjadi.
Menurutnya, jika pemerintah tidak mengkalkulasikan dampak berbagai kenaikan harga di dalam negeri, maka akan semakin banyak masyarakat miskin yang terpuruk.
“Saya pikir itu salah satu usaha pemerintah untuk meredam gejolak dari masyarakat, tapi sebenarnya dari masyarakat sendiri sudah muncul adanya expected inflation,” kata Eka kepada VOA.
“Itu yang saya kira lebih memperparah dampak, karena dampaknya yang akan kena tidak hanya masyarakat golongan bawah tapi yang (golongan) menengah hampir bawah, itu juga pasti akan terkena sekali dampak. Ini yang akan menambah angka kemiskinan untuk yang tadinya kelas bawah itu sudah miskin, sekarang yang menengah hampir ke miskin ini baru bangkit dari pandemi untuk bisa naik kelas menengah, sekarang menjadi turun lagi,” tambahnya.
Eka menjelaskan, pemerintah tidak mempunyai banyak pilihan selain melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Meski begitu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM secara drastis melainkan bertahap. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kenaikan harga BBM yang pasti akan dibarengi dengan kenaikan harga di berbagai sektor.
“Saya kira kalau peningkatan harga BBM ya mau tidak mau harus naik, karena semua (negara) melakukan itu. Kecuali memang pemerintah melakukan bisnis yang memanfaatkan peluang. Karena untuk negara-negara tertentu, harga minyak mentahnya ada diskon, misalnya dari Rusia, mereka melakukan diskon penjualan. Nah apakah pemerintah kita berani untuk beli dengan harga yang lebih murah. Ini yang salah satu cara untuk bisa meredam harga BBM yang sangat tinggi,” tuturnya.
Apakah inflasi akan melonjak tinggi jika pemerintah menaikkan harga BBM? Eka menjawab, inflasi masih bisa diredam jika pemerintah bisa menjaga ketersediaan stok barang dan jasa di dalam negeri dengan baik. Pasalnya, dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak spekulan atau distributor yang memanfaatkan situasi untuk menahan barang, agar terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. jika pemerintah berhasil melakukan ini dengan baik, ia memprediksi inflasi akan berada di kisaran 5-6 persen setelah adanya kenaikkan BBM.
Lebih jauh, Eka menambahkan melonjaknya harga minyak mentah dunia ini sebenarnya merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menggencarkan penggunaan energi alternatif. Indonesia, kata Eka memliki banyak sekali potensi untuk bisa menggunakan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi surya.
“Ini kesempatan buat kita untuk terlepas dari ketergantungan terhadap BBM, terhadap minyak mentah, sehingga kita bisa membuat pasar sendiri, supply sendiri, Misalnya bahan bakar listrik yang diproduksi oleh sumber panas matahari, panas bumi yang ada di dalam negeri sendiri, itu yang akan menciptakan harga yang lebih baik terhadap bahan bakar ini,” katanya.
Selain itu, Eka juga berharap ekosistem kendaraan listrik mulai digencarkan kembali, sehingga transisi penggunaan kendaraan listrik pun semakin masif ke depannya. [gi/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.