wargasipil.com – Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu ) telah menghubungi pemerintah Sudan guna meminta pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak perang saudara di Sudan . Namun, permintaan RI tersebut sejauh ini belum digubris pemerintah Sudan .
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi meminta pemerintah Sudan agar memberikan perlindungan pada WNI. Wisma Indonesia dan KBRI Khartoum turut terimbas dari konflik militer yang sampai sekarang masih berlangsung.
Retno Marsudi mengatakan, Indonesia terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kemenlu Sudan di tengah kecenderungan eskalasi konflik.
“Saya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan melalui telepon. Namun, sampai saat ini belum ditanggapi,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi ketika menyampaikan pengarahan media secara daring, mengenai perlindungan WNI di Sudan , pada Kamis, 20 April 2023.
Permintaan perlindungan tersebut ditegaskan kembali kepada Duta Besar (Dubes) Sudan di Jakarta yang disampaikan lewat Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI. Diharapkan, Menlu RI dan Sudan dapat segera melakukan komunikasi guna membahas keselamatan WNI maupun keberlanjutan misi diplomatik.
Di sisi lain, Menlu Retno mengatakan konflik di Sudan cenderung meningkat usai lima hari perang saudara di negara itu berkecamuk. Pertempuran untuk memperebutkan objek-objek vital terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Khartoum.
“Titik pertempuran juga terjadi di Markas RSF, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal,” ujar Retno.
Berdasarkan data KBRI Khartoum, sebanyak 1.209 WNI tercatat tinggal di Sudan . Sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa di Ibu Kota Khartoum.
Pemerintah RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar segera menggelar pertemuan darurat sekaligus membahas jeda kemanusiaan terkait konflik Sudan . “Jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan,” ujar Retno Marsudi .
Retno mengatakan, pemerintah RI terus berupaya untuk segera mengevakuasi WNI dari Sudan . Ia menyampaikan keselamatan WNI paling utama.
“Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat yang tepat untuk bisa melakukan evakuasi dengan tetap mempertimbangkan keselamatan WNI,” kata Retno.
“Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang berada di Sudan ,” ujar Retno.
Retno mengatakan, Kemenlu dan KBRI Khartoum telah mengadakan pertemuan virtual dengan WNI dan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Sudan pada 16 April atau sehari setelah perang saudara di Sudan pecah. Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontijensi.
Retno juga memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) persiapan evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di luar negeri yang ada di Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan Jeddah.
Bagi WNI atau kerabat yang berharap mendapatkan informasi terkini tentang situasi di Sudan dapat menghubungi hotline KBRI Khartoum pada nomor +249 90 797 8701, +249 90 007 9060, dan +249 90 010 5466 atau melalui hotline Pelindungan WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.
melalui hotline Pelindungan WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.
Konflik bersenjata di Sudan meletus pada Sabtu, 15 April 2023, melibatkan tentara dan paramiliter RSF yang saling memperebutkan kekuasaan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konflik Sudan menewaskan 300 orang dan melukai lebih dari 3.000 lainnya.***