Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim bahwa saat ini PT Garuda Indonesia (persero) Tbk bisa beroperasi secara lebih sehat, setelah berhasil memperoleh persetujuan atas proposal perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
“Bahwa Garuda sesuai dengan instruksi Presiden bagaimana kita terus menekan harga tiket untuk lebih murah. Tadi di dalam paparan kita sampaikan, alhamdulilah, terimakasih atas dukungan pemerintah dan juga DPR bahwa kita sudah berhasil merestrukturisasi Garuda melalui PKPU sehingga Garuda bisa kembali bergerak cukup sehat secara korporasi,” ungkap Erick.
Setelah keputusan PKPU tersebut, menurut Erick, pemerintah akan kembali memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun.
“Sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun yang lalu, sebelum kondisi COVID-19 terjadi. Tetapi ini momentum yang baik saya rasa, tentu bagaimana recovery COVID-19 sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,4 persen,” jelasnya.
Lalu apa rencana Garuda ke depan? Erick menyatakan bahwa Garuda akan kembali menambah jumlah pesawat. Saat ini, katanya, jumlah pesawat hanya 61. Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga 120 hingga akhir tahun. Erick berharap, penambahan pesawat ini bisa membantu untuk menurunkan harga tiket di dalam negeri yang saat ini sedang melonjak tinggi.
“Keseimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Dan selain itu, kita pastikan pesawat baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar, tidak harga seperti yang sebelumnya yang terindikasi bahkan sudah ada istilah tersangka kasus korupsi di Garuda,” jelasnya.
Restrukturisasi Bukan Jaminan Garuda Bisa Kembali Sehat
Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, restrukturisasi lewat mekanisme PKPU tidak bisa menjamin Garuda menjadi lebih sehat ke depannya. Namun, langkah tersebut memang bisa menyelamatkan Garuda dari kematian.
Sehat atau tidaknya perseroan tersebut, menurit Alvin, bergantung kepada bagaimana tim manajemen mengelola bisnis, termasuk bagaimana meningkatkan produktivitas, memangkas biaya yang tidak perlu, dan memberantas korupsi .
“PKPU ini menunda pembayaran yang tadinya sudah harus diselesaikan tahun ini, ini dicicil, ada yang sampai 22 tahun dan sebagainya. Tapi, untuk itu Garuda harus menyampaikan business plan, termasuk financial plan. Bagaimana dari operasi sehari-hari Garuda ini juga menabung hasil laba dari operasi sehari-hari ini untuk nanti membayar angsurannya. Kalau itu tidak bisa terwujud, kesepakatan PKPU bisa dibatalkan,” ungkap Alvin kepada VOA.
Menurutnya, salah satu masalah yang dimiliki oleh maskapai penerbangan pelat merah ini adalah tingginya intervensi pemerintah dalam menjalankan operasinya, sehingga seringkali tidak sesuai dengan rencana bisnis yang dimiliki oleh perseroan.
“Bussines plan yang diajukan Garuda itu sudah disepakati, tapi kalau kemudian pemerintah intervensi lagi seperti sekarang, Garuda disuruh nambah rute, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan business plan, ya bisa kacau lagi semua. Problem dengan BUMN itu karena banyak intervensi politik, beda dengan swasta yang murni bisnis saja,” tuturnya.
Lebih jauh, Alvin menegaskan bahwa rencana penambahan pesawat Garuda bukan merupakan solusi untuk bisa menurunkan harga tiket pesawat di dalam negeri. Melonjaknya harga tiket pesawat, katanya, lebih disebabkan oleh kenaikan harga avtur, bahan bakar yang khususs digunakan oleh pesawat). Apalagi, menurutnya, kenaikan biaya passanger services dab Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kini dibebankan semua ke konsumen.
“Yang masuk ke airline gak berubah, yang masuk ke airport naik, yang masuk ke pemerintah naik. Kalau pemerintah mau menurunkan harga dengan menambah jumlah pesawat, rasa-rasanya ini ibarat orang keseleo kakinya, dikasih obat sakit perut,” tambahnya.
“Karena untuk nambah pesawat, Garuda itu kan harus membuka rute, produktivitas pesawat itu harus diukur, misalnya satu pesawat per bulan terbang berapa jam. Kalau satu pesawat terbang kurang dari 200 jam, itu nanti akan menjadi beban, rugi lagi, dan rute itu harus dipelajari, rute mana yang menguntungkan, rute mana yang tidak. Biarlah rute-rute itu dikaji secara murni bisnis jangan internvensi politik lagi, nanti kacau lagi Garuda,” jelasnya.
Senada dengan Alvin, Pengamat Penerbangan Chappy Hakim mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan Garuda akan sehat lagi dengan resttukturisasi PKPU. Apalagi katanya, masalah yang dihadapi Garuda selalu berulang. Jika dilihat, katanya, cara pemerintah menyelamatkan Garuda selalu sama, yakni memberikan dana talangan, dan mengganti manajemen perseroan.
“Jadi kalau melihat itu dengan jelas kita tinggal nunggu lagi, nanti akan kejadian lagi. Siklus performance Garuda selalu begitu. Jadi ini risky, Garuda itu seharusnya (bisa) untung, gampang sekali dapat untung. Karena dia milik negara, sehingga dia bisa mengelola market yang sangat menguntungkan,” komentarnya.
Menurut Chappy Hakim, Garuda bisa meraup untung dengan membuka rute domestik yang gemuk seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Makassar, Jakarta-Medan dan sebagainya. Selanjutnya, dengan memperbanyak rute umroh dan haji, dan menyasar bisnis angkutan kargo atau logistik. Ia yakin, jika perseroan mampu mengelola itu dengan baik, keuntungan pun akan cepat diraih.
Chappy menyayangkan, pemerintah tidak pernah melakukan investigasi atau audit menyeluruh mengapa permasalahan serupa di Garuda selalu berulang. Pemerintah hanya memaparkan permasalahan diakibatkan oleh oknum yang melakukan korupsi, dan menurutnya permasalahan yang berulang ini pasti bukan hanya disebabkan oleh korupsi semata.
“Gak pernah dilakukan investigasi atau audit, supaya tahu sebabnya apa. Sampai sekarang kita kan gak tahu sebabnya apa. Pernah gak dikasih tahu sebabnya rugi kemarin apa? Enggak kan. Hanya misalnya Emirsyah Satar korupsi terus ditangkap. Tapi gak pernah diaudit, atau diinvestigasi menyeluruh. Jadi hanya digelontorkan uang , lalu manajemen diganti lalu jalan lagi. Padahal kita punga banyak rute gemuk domestik, dan rute umroh haji, itu kan pasti menguntungkan,” pungkasnya. [gi/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.