Warga Sipil – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk bisa melakukan penetrasi ke pasar internasional.
Setelah memiliki Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagai salah satu instrumen pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir, Kemenkeu memperkuat kerja sama kelembagaan dengan Kementerian Luar Negeri melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama di Bidang Keuangan Negara dan Hubungan Luar Negeri untuk Mendukung Diplomasi Ekonomi.
“Karena temanya hari ini UMKM, (kita bicara) bagaimana UMKM kita tidak hanya melihat market dalam negeri sebagai tempat mereka berkegiatan tetapi juga bisa masuk ke pasar internasional,” ujar Sri Mulyani usai acara penandatanganan MoU tersebut di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin.
Menurut dia, UMKM Indonesia umumnya tidak memiliki modal yang cukup besar untuk melakukan penetrasi ke luar negeri, kecuali jika mereka dibukakan pasar dan difasilitasi.
Di situlah LDKPI berperan untuk membantu para UMKM secara teknis maupun permodalan
“Jadi, secara umum saya ingin sampaikan bahwa kita punya banyak sekali instrumen kelembagaan, policy, maupun keuangan untuk bisa membuat diplomasi ekonomi kita makin kuat terutama untuk mendukung UMKM. Dari mulai permodalan dari KUR, membuka pasar, dan teknis sampai standardisasi dan menciptakan pasar pertama untuk hibah,” tutur Sri Mulyani, menjelaskan.
Melalui penguatan kerja sama dengan Kemlu, dia berharap kedua kementerian bisa mengembangkan banyak ide dan program baru guna mendukung kehadiran UMKM Indonesia di luar negeri.
“Kita harus mampu menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depan, tanpa harus berkonfrontasi. Diplomasi adalah suatu hal luar biasa untuk tetap menjaga kepentingan tanpa harus konfrontasi yang keras… tetapi diplomasi membutuhkan resources substansi dan juga keandalan kita,” tutur Sri Mulyani.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury mengatakan MoU tersebut dapat memfasilitasi para UMKM yang dibina oleh Kemenkeu untuk melakukan penetrasi dengan bantuan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.
“Itu satu bentuk di mana kantor perwakilan kita bisa bantu pengembangan UMKM go global, sehingga bisa membantu dalam hal market intelligence, pemahaman mengenai regulasi lokalnya seperti apa, atau kira-kira produk yang cukup potensial seperti apa kalau butuh mitra dari masing-masing negara,” tutur Pahala.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia bertujuan mengembangkan tujuan ekspor produk UMKM ke pasar non tradisional seperti di Asia Selatan dan Afrika yang masing-masing memiliki populasi besar yaitu 2 miliar penduduk dan 1,7 miliar penduduk.
“Salah satu contoh yang sedang dijajaki adalah pengembangan produk obat dan vaksin. Saat ini Biofarma kan sudah menjadi mitra WHO dan UNICEF dalam hal melakukan vaksinasi di kawasan Afrika. Jadi ini modal buat kita mengembangkan produk di pasar non tradisional untuk vaksin dan obat, ini kita bisa sharing dengan mereka,” kata Pahala.