Warga Sipil – Presiden Tunisia , Kais Saied dilaporkan telah memecat Perdana Menteri (PM) Najla Bouden di tengah krisis ekonomi yang mengimpit negara tersebut pada Selasa, 1 Agustus 2023. Meski keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, Saied tidak memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pemecatan tersebut.
Sebagai penggantinya, Saied menunjuk Ahmed Hachani, mantan eksekutif bank sentral, untuk mengisi posisi PM yang sebelumnya dijabat oleh Bouden.
Setelah menunjuk Hachani sebagai pengganti Perdana Menteri, Presiden Kais Saied menyatakan bahwa negaranya kini menghadapi tantangan besar yang harus dihadapi dengan tekad kuat untuk melindungi tanah air dan menjaga perdamaian sosial.
ADVERTISEMENT
Media lokal menyoroti bahwa pemecatan PM ini mungkin terkait dengan ketidaksenangan Saied terhadap beberapa isu, terutama terkait subsidi toko roti oleh negara.
Perubahan kepemimpinan di tengah krisis ekonomi ini menimbulkan spekulasi dan meningkatkan ketidakpastian politik di Tunisia .
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Tunisia menggelar sejumlah pertemuan yang tegang antara Presiden dan para menteri terkait krisis kekurangan roti bersubsidi di beberapa wilayah.
Menurut laporan setempat, Kais Saied mengungkapkan kekhawatirannya akan kembali terjadinya kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 1984, saat masalah roti yang langka menyebabkan kematian 150 orang. Dengan tegas, Saied menyatakan bahwa ‘roti adalah garis merah bagi Tunisia ’.
Sejak tahun 1970-an, Tunisia telah mengadopsi kebijakan pembelian besar-besaran bahan dasar seperti tepung, semolina, gula, kopi, dan minyak goreng, yang kemudian didistribusikan di pasar dengan harga yang bersubsidi.
Akan tetapi, selama beberapa bulan terakhir, negara ini menghadapi kesulitan karena terjadi kekurangan bahan-bahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pemasok untuk pembayaran di muka, suatu kesepakatan yang menyebabkan Tunisia menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasokan.
Selain itu, Tunisia juga menghadapi masalah utang yang signifikan, mencapai sekitar 80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Situasi ini mendorong Tunisia untuk mencari bantuan keuangan dari negara asing untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang dihadapinya.
Krisis ekonomi dan utang yang tinggi juga telah menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Tunisia telah mencari dukungan dan bantuan keuangan dari negara-negara mitra dan lembaga internasional.***