Warga Sipil – Junta Niger menuding Prancis melanggar wilayah udara negaranya serta bersekongkol untuk merusak stabilitas negara Afrika Barat tersebut.
Tuduhan itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat usai kudeta militer baru-baru ini, yang menyebabkan Presiden Mohamed Bazoum terguling dari kursi kekuasaan.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu (9/8) melalui televisi nasional, junta menegaskan bahwa sebuah pesawat milik militer Prancis telah melanggar larangan terbang di wilayah Niger.
Insiden itu menambah kekhawatiran junta bahwa sedang ada rencana yang lebih besar untuk menabur perselisihan di dalam negeri.
Juru bicara junta, Kolonel Amadou Abdramane, menyampaikan dugaan bahwa pasukan Prancis kemungkinan punya motif tersembunyi untuk menciptakan gambaran merata soal suasana tidak aman.
Terkait gambaran seperti itu, junta menuduh pasukan Prancis berniat “merusak reputasi” pemerintah sementara –yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Nasional Pelindung Negara (CNSP).
Abdramane mengatakan Prancis juga membebaskan 16 teroris yang sebelumnya ditahan. Menurut junta, teroris-teroris itu berencana melakukan serangan pada Rabu terhadap Pasukan Nasional.
Ia menambahkan bahwa serangan itu mengincar sebuah posisi yang dikendalikan Pasukan Nasional di wilayah Tillaberi, yang berbatasan dengan Mali, Burkina Faso, dan Benin.
Perkembangan itu membuat pihak berwenang di Niger menyatakan status kewaspadaan tinggi di seluruh negeri.
CNSP memperingatkan masyarakat dalam dan luar negeri bahwa “kegawatan sedang berlangsung” yang disebabkan oleh militer Prancis, ujarnya.
Junta, yang awal bulan ini menunjuk seorang perdana menteri peralihan, memiliki keinginan besar untuk menegaskan kewenangannya dan berjanji untuk menjaga stabilitas Niger.
Prancis, yang dulu merupakan penjajah Niger, telah menempatkan pasukan militer di wilayah Sahel sebagai bagian dari upaya memerangi teroris.
Kementerian luar negeri dan angkatan bersenjata Prancis mengeluarkan pernyataan bersama berisi bantahan terhadap “tuduhan-tuduhan baru tak berdasar” yang dibuat oleh kalangan pemberontak di Niger.
Menurut pernyataan itu, operasi udara yang berlangsung di Niger sudah disetujui sebelumnya dan secara teknis sudah dikoordinasikan dengan pasukan Niger.
Sumber: Anadolu