Warga Sipil – Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) belum melakukan intervensi militer meski batas waktu yang diberikan kepada junta militer Niger untuk mengembalikan posisi presiden negara itu telah lewat pada Senin.
Beberapa jam sebelum batas waktu habis, Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara yang berkuasa mengeluarkan pernyataan mengumumkan penutupan wilayah udara Niger hingga pemberitahuan lebih lanjut karena karena kemungkinan serangan.
Pernyataan itu juga mengatakan negara asing mempersiapkan operasi di Niger dan bekerja sama dengan ECOWAS, serta disebutkan organisasi itu telah menurunkan pasukan di dua negara Afrika Tengah.
Harian Wall Street Journal melaporkan bahwa ECOWAS memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan operasi militer.
“Kami perlu memperkuat pasukan kami sebelum mengadakan operasi militer semacam itu. Kesuksesan setiap operasi militer bergantung pada persiapan yang baik,”menurut harian itu mengutip komandan tingkat tinggi dari salah satu negara anggota ECOWAS.
ECOWAS membutuhkan waktu untuk mempersiapkan intervensi militer, namun selama proses ini, masyarakat ekonomi itu akan terus menekan Niger melalui sanksi ekonomi dan mencari dukungan dari institusi internasional untuk embargo perdagangan lebih luas, menurut pejabat militer.
Organisasi Afrika Barat itu, yang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait batas waktu yang diperpanjang bagi junta, yang diperkirakan akan memberi tambahan waktu satu minggu.
Masa tujuh hari yang diberikan ECOWAS kepada junta militer untuk melepaskan Presiden Niger Mohamed Bazoum dan pengembalian jabatannya berakhir pada Minggu tengah malam waktu setempat.
Pada 26 Juli, kelompok tentara yang menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara mengeluarkan pernyataan melalui televisi negara Niger tak lama setelah menahan Presiden Bazoum, seraya mengatakan mengambil langkah tersebut karena “memburuknya situasi keamanan dan pemerintahan yang buruk.”
Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Prancis pada 1960.
Sumber: Anadolu