wargasipil.com – Presiden AS Joe Biden akan secara resmi mengumumkan kampanye pemilihannya kembali pada tahun 2024 paling cepat minggu depan, kata tiga orang yang diberi pengarahan tentang diskusi tersebut, Kamis (20/4/2023).
Orang-orang, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas musyawarah internal, mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa keputusan akhir tentang waktu telah dibuat.
Tetapi Biden telah mengincar hari Selasa, 25 April, sebagai tanggal pengumuman.
Dilansir dari Associated Press, pengumuman yang akan datang diharapkan dalam bentuk video yang dirilis ke pendukung.
Biden, 80 tahun, telah berulang kali mengatakan dia berniat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, tetapi para penasihat mengatakan dia merasa tidak perlu terjun ke kampanye karena dia tidak menghadapi oposisi yang signifikan terhadap pencalonan partainya.
Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari empat tahun lalu, seperti ketika Biden dihapuskan oleh banyak lembaga politik.
Dia sampai harus mengkonsolidasikan dukungan karena kandidat yang diyakini Demokrat berada di posisi terbaik untuk mengalahkan Presiden Donald Trump saat pandemi virus corona berkecamuk.
Kali ini, dia harus menghadapi tantangan untuk mencalonkan diri kembali sambil menjalankan negara.
Biden dalam beberapa bulan terakhir telah berfokus pada penerapan infrastruktur besar-besaran, investasi teknologi, dan undang-undang iklim yang disahkan selama dua tahun pertamanya menjabat.
Hal ini sangat kontras dengan Partai Republik ketika Washington bersiap untuk berjuang untuk menaikkan batas pinjaman negara.
Para pembantunya percaya prioritas itu akan memoles citranya menjelang kampanye pemilihannya kembali.
Presiden, yang sudah menjadi orang tertua yang pernah memilih jabatan itu, juga perlu mengatasi kekhawatiran pemilih tentang kelayakannya untuk jabatan itu.
Dia telah menepis kekhawatiran itu, memberi tahu para pemilih untuk mengawasinya.
Para pembantunya mengatakan dia berencana untuk melakukan kampanye yang kuat menjelang apa yang mereka harapkan menjadi pemilihan umum yang ketat karena polarisasi negara, tidak peduli siapa yang muncul sebagai calon Partai Republik.