wargasipil.com – Lebih dari dua juta warga Thailand yang terdaftar untuk pemungutan suara awal mulai menggunakan hak suara mereka pada Minggu (8/5) waktu setempat. Pemungutan suara awal ini digelar sepekan menjelang pemilu utama yang dijadwalkan pada 14 Mei mendatang, di mana partai oposisi diproyeksikan unggul.
Seperti dilansir Bloomberg dan The Star, Senin (8/5/2023), pemungutan suara awal itu digelar di tengah perebutan kekuasaan yang intens di Thailand.
Pemilu 14 Mei nanti akan menghadapkan koalisi berkuasa yang didukung militer dan dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-O-Cha dengan partai-partai oposisi pro-demokrasi yang dipimpin oleh Pheu Thai dan Move Forward.
Survei pra-pemilu menunjukkan partai-partai oposisi memiliki keunggulan signifikan, namun aturan-aturan pemilu akan menguntungkan petahana.
Para pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara awal pada Minggu (8/5) waktu setempat, termasuk ke dalam 52 juta pemilih yang akan memilih 500 kandidat DPR Thailand.
Namun diketahui bahwa konstitusi Thailand yang diumumkan di bawah pemerintahan junta militer tahun 2017 lalu memberikan hak suara kepada 250 anggota Senat yang tidak dipilih, yang dipenuhi oleh sekutu-sekutu penguasa, untuk memilih PM selanjutnya.
Itu berarti Partai Pheu Thai yang terkait dengan mantan PM Thaksin Shinawatra perlu menjalin aliansi yang terdiri atas sedikitnya 376 anggota parlemen untuk melawan kemungkinan upaya Senat untuk memblokir kandidat PM.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Hasil pemungutan suara awal akan mulai muncul pada malam pemilu utama, namun hasil resminya kemungkinan baru akan diumumkan pada awal Juli mendatang.
Parlemen baru Thailand diperkirakan akan menggelar rapat untuk pertama kalinya pada pertengahan Juli dan memilih PM yang baru pada akhir bulan itu.
Thailand diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru yang berkuasa mulai Agustus mendatang.