Warga Sipil – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanam sebanyak 237.500 pohon pada lahan 380 hektare di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kepala BPDAS Barito Supriyanto Sukmo diBatang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah, Ahad menjelaskan pihaknya dan Kelompok Tani Suka Maju Desa Hinas Kiri menargetkan penanaman tersebut selesai pada Desember 2023.
Jenis tanaman dimaksud, di antaranya pohon sungkai, karet, meranti, durian, alpukat, dan jengkol.
“Seluruh hasil panen untuk warga desa, dari masyarakat dan untuk masyarakat,” katanya.
Iamenyebutkan penanaman pohon tersebut merupakan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Luas lahan siap tanam sekitar 50 hektare, sedangkan 330 hektare lagi masih proses persiapan,” katanya.
Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan salah satu program prioritas kementerian dengan ketentuan yakni kelompok tani di desa tersebut terpilih berdasarkan rekomendasi dari KLHK.
Ia menambahkananggaran program tersebut menggunakan APBN yang dikelola oleh kelompok tani terpilih dengan pengawasan dari BPDAS Barito.
Ia menjelaskan tahun pertama fokusnya pada penanaman hingga Desember 2023. Kemudian, pada 2024 fokus pemeliharaan dan tahun berikutnya diserahkan kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) kabupaten setempat untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat kelompok tani.
Ia mengatakan pula bibit pohon sudah tersedia, namun masih menunggu kondisi panas berakhir agar efektif melakukan penanaman sehingga tanaman tersebut tidak mati akibat cuaca panas ekstrim.
Sementara itu, Kabid BDAS RHL Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel Alif Winarto mengatakan kegiatan tersebut juga untuk mendukung program revolusi hijau.
Dia menyebutkan pemerintah memberikan lahan sekitar 51.000 hektare untuk dikelola oleh masyarakat khususnya Kelompok Tani melalui perhutanan sosial.
Ia menyatakan luas lahan krisis di Kalsel sekitar 478.000 hektare sehingga program revolusi hijau perlu digencarkan salah satunya melalui perhutanan sosial tersebut.
Sebelumnya, pihaknya melaksanakan kunjungan ke 13 kabupaten dan kota untuk bersosialisasi dengan dinas terkait untuk menampung saran dari masyarakat desa.
Saran yang diminta tersebut berupa masukan dari warga desa terkait jenis tanaman dan pohon yang hendak ditanam, kemudian seluruh kepala desa yang terpilih wilayahnya dikumpulkan untuk menyampaikan saran dan masukan langsung dari masyarakat.
“Kita coba memahami permintaan dari warga desa, berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan,” demikian Alif Winarto.