Parlemen Eropa mendesak Komisi Uni Eropa untuk menangguhkan dana alokasi yang sedianya diberikan kepada Hungaria karena demokrasi di negara tersebut dinilai sudah hancur
JAKARTA, JITUNEWS.COM – Parlemen Eropa menyatakan bahwa Hungaria “tidak bisa lagi dianggap sebagai negara demokrasi penuh”. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (15/9).
Parlemen juga mengatakan bahwa situasi telah “memburuk sehingga Hungaria telah menjadi ‘otokrasi elektoral.’”
“Secara keseluruhan, [Parlemen Eropa] menyatakan penyesalan bahwa kurangnya tindakan tegas dari Uni Eropa telah berkontribusi pada kehancuran demokrasi, supremasi hukum dan hak-hak dasar di Hungaria, dan mengubah salah satu negara anggotanya menjadi rezim hibrida otokrasi pemilu,” kata Parlemen Eropa dalam pernyataan tertulisnya, dikutip CNN.
Armenia Tak Akan Berlakukan Darurat Militer meski Ketegangan dengan Azerbaijan Belum Reda
“Ada konsensus yang meningkat di antara para ahli bahwa Hungaria bukan lagi negara demokrasi,” tambahnya.
Dalam laporan mereka, anggota Parlemen mencatat berbagai kekhawatiran, termasuk tentang berfungsinya sistem pemilihan negara dan independensi peradilan. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kebebasan akademik dan beragama, serta hak-hak kelompok rentan, termasuk “etnis minoritas, orang-orang LGBTIQ, pembela hak asasi manusia, pengungsi dan migran.”
Mosi tersebut disahkan dengan 433 suara mendukung, 123 menentang dan 28 abstain, dan menyerukan Dewan Eropa dan Komisi Eropa untuk “mencurahkan lebih banyak perhatian pada pembongkaran sistemik aturan hukum” di Hungaria.
Secara khusus, Parlemen Uni Eropa meminta Komisi untuk menahan dana yang sedianya diberikan oleh Uni Eropa untuk Hongaria.
Beberapa anggota parlemen sayap kanan mengkritik laporan tersebut, dengan mengatakan itu “berdasarkan opini subjektif dan pernyataan bias politik, dan mencerminkan kekhawatiran yang tidak jelas, penilaian nilai dan standar ganda.”
“Teks ini merupakan upaya lain oleh partai-partai politik federalis Eropa untuk menyerang Hungaria dan pemerintah konservatif-kristennya karena alasan ideologis,” kata mereka dalam pernyataan posisi minoritas yang dilampirkan pada laporan tersebut.
Terkait risiko korupsi, Reuters melaporkan bahwa akhir pekan ini Komisi Eropa diperkirakan akan merekomendasikan penangguhan anggaran senilai miliaran euro yang dialokasikan untuk Budapest dari anggaran bersama tahun 2021-2027 senilai 1,1 triliun euro ($ 1,1 triliun).
Kanselir Jerman Ingin Pasukan Militernya Jadi yang Terbaik di Eropa
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.