Warga Sipil – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempromosikan program Generasi Berencana (Genre) ke dunia Internasional, karena dinilai mampu menjadi penentu tren (trendsetter) dalam upaya percepatan penurunan stunting di dunia.”Ini yang akan saya usung (program Genre). Kita ingin menjadi penentu tren (trendsetter), sehingga di seluruh dunia tidak lagi lahir bayi stunting,” ujar Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Rizal M Damanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.Rizal Damanik didampingi Ukik Kusuma Kurniawan selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN mempromosikan program Genre ini di Daka, Bangladesh, saat menghadiri pertemuan tahunan Partners In Population and Development (PPD) 2023.”Persoalan remaja menjadi penting, program Genre yang diinisiasi dan dikembangkan BKKBN, bisa go international di tengah arus dunia yang serba teknologi. Program ini bisa untuk pencegahan stunting, mengatur jarak kelahiran anak, sehingga akan lahir generasi sehat dan berkualitas,” kata Rizal.
Rizal Damanik juga mengemukakan rencananya bertolak ke Kairo, Mesir, pada Oktober 2023 atas undangan pemerintah setempat untuk memaparkan praktik baik tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).”Ketertarikan Mesir terhadap program Bangga Kencana dilatarbelakangi penerimaan penghargaan United Nation Population Award (UNPA) oleh Pemerintah Indonesia,” ucap dia.Ia juga memaparkan, delegasi Kenya dijadwalkan akan belajar tentang KB pascapersalinan di Indonesia pada September mendatang.”Menurut rencana, delegasi Kenya yang terdiri atas 12 dokter dan bidan akan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bangladesh juga ingin belajar ke Indonesia (tahun ini), tetapi terkendali pendanaan,” tuturnya.Menurut Rizal, dari 26 negara anggota PPD, hampir semua sudah pernah belajar program Bangga Kencana, termasuk kesehatan reproduksi (kespro) di Indonesia, kecuali Meksiko. Kemitraan yang dikembangkan dengan negara-negara tersebut berpola pemerintah ke pemerintah (Government to Government).
Dalam pertemuan PPD kali ini, delegasi Indonesia mengusulkan agar uang keanggotaan sebesar 20.000 dolar AS per negara (atau sekitar total 520 ribu dolar AS per tahun)dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kegiatan PPD lebih dinamis.Dana anggota yang tersimpan itu, sesuai usulan Indonesia, dialokasikan untuk anggaran sekretariat dan komite eksekutif, serta sisanya secara bergiliran selama tiga tahun ke negara anggota PPD.”Dibagikan sebagai dana stimulan, secara bertahap ke negara anggota dalam periode waktu tiga tahun,” ucapnya.Usulan Indonesia mendapat tanggapan positif negara-negara Afrika. Proporsi idealnya, menurut Rizal Damanik, 65-70 persen untuk kegiatan yang dikelola anggota, dan sisanya 30-35 persen berjalan untuk sekretariat dan direktur eksekutif yang saat ini sedang dalam pemilihan.
“Kalau nantinya konsep Indonesia bisa diadopsi, maka kunjungan antarnegara bisa jalan. Sejauh ini, dari 26 negara anggota kegiatannya hanya rutinitas, tidak ada terobosan,” demikian Rizal Damanik.