Warga Sipil – Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSuska) Riau menawarkan solusi layanan dan penyediaan pendidikan terhadap ratusan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia bersama jajaran ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI di Johor Baru.
Rektor UIN Suska Riau Prof DrKhairunnas Rajab di Pekanbaru, Ahadmengatakan pihaknya telah berkunjung ke KJRI di Johor Baru, Malaysia.
Ia menawarkan beberapa alternatif penyelesaian berupa pemberian layanan pendidikan oleh mahasiswa baik melalui program praktik pengalaman lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional, pengabdian masyarakat dan bantuan langsung terhadap pendidikan anak-anak usia SD dan SMP yang menempuh pendidikan di lembaga informal, seperti sanggar pendidikan dan Community Learning Center (CLC).
“Lembaga informal inilah diharapkan menjadi solusi untuk tetap optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang menjadi hak dasar setiap Warga Negara Indonesia termasuk ratusan anak PMI berstatus ilegal di wilayah kerja KJRI Johor Baru,” katanya
Tidakhanya itu, Rektor dan jajaran pimpinan terkait juga mengupayakan pemberian beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dinas Pendidikan, ataupun donatur terhadap anak-anak PMI lulusan SMP itu untuk melanjutkan studi ke jenjang SMA sederajat di sejumlah sekolah di Provinsi Riau maupun daerah asal orang tuanya.
Tawaran solusi atas permasalahan ini juga dilanjutkan bagi anak-anak PMI untuk bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. UIN Suska Riau, lanjut dia, berkomitmen dan memberikan dukungan penuh untuk mengakomodasi anak-anak PMI ini dapat studi di jenjang pendidikan S1 di seluruh program studi.
Tawaran yang diberikan UIN Sultan Syarif Kasim dalam menyelesaikan problematika anak-anak PMI berstatus ilegal di Malaysia tersebut juga sejalan dengan “sustainability programs” yang menjadi indikator keberhasilan Satya Institute for Sustainability yang baru didirikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Rektor menyatakan kolaborasi UIN Suska Riau baik dengan KJRI Johor Baru, lembaga penyedia beasiswa, institusi pendidikan maupun pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi proyek percontohan maupun dasar kebijakan pemerintah pusat. Itu dalam mengoptimalkan peran, sumbangsih serta tanggungjawab negara terhadap jaminan pendidikan, pembangunan SDM nasional maupun pencapaian SDGs yang menjadi atensi pemerintah.
“Institute Suitanabilty harus ambil bagian terdepan untuk menangani dilematis rakyat Indonesia yang sudah terlanjur memilih hidup tanpa dokumen sah di Negeri Jiran,” demikianKhairunnas Rajab.