China telah mengirimkan satu kapal militer ke kota pelabuhan Hambantota, Sri Lanka, di tengah-tengah situasi politik yang berubah cepat di negara pulau itu. Langkah itu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah China sedang berusaha membangun keberadaan militer yang kuat di pesisir Samudra Hindia Sri Lanka.
Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menyebut kapal itu, Yuan Wang 5, sebagai kapal survei, yang dimaksudkan untuk melakukan riset di Samudra Hindia. Tetapi para analis mempertanyakan apakah kapal itu, yang dijadwalkan tiba di Hambantota pada 11 Agustus, dan dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih untuk pelacakan satelit dan antariksa, dimaksudkan untuk menjalankan keperluan strategis.
“Tujuan China adalah membuat pelabuhan Hambantota untuk penggunaan ganda, komersial dan militer. China berupaya membangun kemampuan untuk memindahkan dan melakukan manuver kapal di pelabuhan dengan tujuan militer,” kata Dayan Jayatilleka, seorang mantan diplomat Sri Lanka, kepada VOA.
China memiliki semacam kewenangan mengenai penggunaan pelabuhan itu karena pemerintah Sri Lanka menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan China dengan sewa 99 tahun pada tahun 2017. Kolombo dipaksa menyerahkan kontrol atas pelabuhan itu setelah Sri Lanka gagal membayar kembali pinjaman ke China yang digunakan untuk membangunnya.
Presiden Sri Lanka yang baru-baru ini digulingkan, Gotabaya Rajapaksa, diyakini telah memberikan persetujuan mengenai berlabuhnya kapal China di pelabuhan Sri Lanka. Pemerintah baru yang menggantikannya setelah gerakan protes besar-besaran kemungkinan besar tidak akan mencabut keputusan itu dan menghalangi kapal itu menggunakan pelabuhan tersebut.
“Sri Lanka memerlukan bantuan finansial, dan tidak akan ingin mengecewakan China dengan mencabut izin,” kata Jehan Perera, direktur eksekutif Dewan Perdamaian Nasional Sri Lanka kepada VOA.
“Tujuan China adalah memastikan kapal-kapal militernya memiliki akses mudah ke pelabuhan Sri Lanka. Selama tujuan ini terpenuhi, China tidak perlu benar-benar membangun sebuah pangkalan militer,” kata K.P. Fabian, mantan wakil komisaris tinggi India untuk Sri Lanka.
Sri Lanka sedang berupaya meminta pinjaman talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Aturan IMF menetapkan bahwa negara pencari pinjaman harus menjadwal ulang pembayaran utang masa lalu mereka agar dapat memenuhi syarat pinjaman.
China telah menolak permintaan Sri Lanka untuk menjadwal ulang pinjaman untuk berbagai proyek bernilai hampir $10 miliar yang telah jatuh tempo. Tanpa kerja sama China, Kolombo tidak akan mampu mendapatkan dana IMF dan tenggelam semakin dalam ke masalah keuangan.
Sri Lanka hampir tidak memiliki cadangan devisa dan menghadapi harga minyak dunia yang lebih tinggi, yang mengakibatkan kekurangan energi yang serius. Negara itu juga menghadapi krisis pangan dengan jutaan orang tidak memiliki pekerjaan.
China mungkin saja berupaya menggunakan pengaruhnya sebagai kreditor untuk menekan Sri Lanka agar mengizinkan pembangunan fasilitas-fasilitas militer China, yang dapat digunakan untuk menarget saingan China, India. [uh/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.