wargasipil.com – – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak melanjutkan gerilya untuk membebaskan dirinya dari hukuman penjara kasus korupsi 1MDB yang saat ini sedang dijalaninya.
Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun karena penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan atas transfer 42 juta ringgit (Rp 140,49 miliar) dari mantan unit 1MDB SRC International ke rekening bank pribadinya.
Partai tempat dia bernaung, UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), telah mengajukan grasi kepada Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah agar memberikan pengampunan kepada Najib.
Tentunya pengajuan grasi ini memicu kontroversi di Malaysia, mengingat UMNO saat ini adalah mitra koalisi Pakatan Harapan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memiliki reputasi reformis.
Dilema grasi Najib
Anwar tahu benar tanpa dukungan 30 kursi koalisi Barisan Nasional yang dipimpin UMNO, pemerintahannya yang baru berusia hampir lima bulan dapat kolaps sewaktu-waktu.
Menanggapi pengajuan grasi itu, PM berusia 75 tahun tersebut dilaporkan media setempat pekan lalu mengatakan, dia akan duduk menjadi salah satu anggota Dewan Grasi yang akan mengevaluasi apakah mengabulkan grasi Najib atau tidak.
Anwar juga mengatakan bahwa UMNO memiliki hak prerogatif untuk memohon grasi atas nama Najib.
Namun, pernyataan Anwar berpotensi memicu kemarahan pendukung Pakatan yang loyal selama ini terhadapnya karena kampanye anti korupsi Anwar.
Selain itu, di bawah pemerintahan Pakatan Harapan jilid pertama kasus hukum Najib yang sempat didiamkan kembali diusut oleh pengadilan Malaysia.
Akan menjadi sesuatu yang ironis jika Anwar memilih terlibat mengabulkan grasi Najib.
Walau telah meringkuk di rumah prodeo sejak September 2022, Najib masih memegang pengaruh kuat di partai. Faksi pimpinannya memiliki hubungan hangat dengan Presiden UMNO yang juga Wakil Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi.
Loyalis Najib masih memegang sejumlah posisi teras di partai. Bahkan putranya, Nazifuddin Najib, terpilih sebagai ketua partai divisi Langkawi pada pemilihan internal Maret 2023.
Putrinya, Nooryana Najib, juga terpilih sebagai salah satu anggota komite eksekutif Puteri UMNO, sayap perempuan muda partai.
Grasi terhadap Najib akan memicu pertanyaan besar mengenai komitmen anti korupsi Anwar. Tuduhan tebang pilih berpotensi muncul mengingat rival politiknya yaitu mantan PM Muhyiddin Yassin dijerat kasus korupsi dana Covid-19.
Muhyiddin dan pendukungnya berkali-kali menuduh Anwar menzaliminya secara politik dan mempertanyakan mandeknya pengadilan kasus korupsi yang sedang menjerat Zahid.
Dalam jangka pendek, isu grasi Najib dapat merugikan Pakatan menghadapi pemilihan parlemen di enam negara bagian yang akan digelar pada pertengahan 2023.
Loyalis Pakatan yang marah dapat memilih untuk golput tidak memberikan suaranya sebagai bentuk protes.
Sementara itu, pemilih suku Melayu berpotensi mengabaikan total koalisi pemerintahan persatuan nasional Anwar.
Persepsi politik yang muncul adalah Pakatan Harapan yang hanya didukung 13 persen pemilih Melayu pada pemilu November 2022, sedang membungkam Muhyiddin dan oposisi yang didukung mayoritas suku terbesar Malaysia.
UMNO yang diharapkan dapat mengembalikan dukungan pemilih Melayu malah berpotensi semakin ditinggalkan jika Najib berhasil memperoleh grasinya.
Grasi terhadap Najib Razak akan mempertegas reputasi UMNO sebagai partai yang sangat korup yang tidak layak lagi dipercaya oleh suku Melayu.