organisasi independen ini memiliki visi Indonesia sehat dalam keadilan dan adil dalam kesehatan.
JAKARTA, JITUNEWS.COM- Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO) resmi dideklarasikan. Deklarasi OBKESINDO dilaksanakan di Gedung STOVIA, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (1/8/2022).
Presiden Direktur OBKESINDO, dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, Mkes mengatakan OBKESINDO merupakan organisasi independen yang memiliki visi Indonesia sehat dalam keadilan dan adil dalam kesehatan.
“Dengan visi OBKESINDO ‘Indonesia sehat berkeadilan dan adil dalam kesehatan’ maka OBKESINDO akan selalu ada bersama rakyat dan bersama pemerintah untuk bersama membangun Indoesia,” ujar Abidinsyah di lokasi.
Cegah Stunting, Ketua DPR RI: Asupan Gizi Keluarga Harus Terpenuhi
Abidinsyah mengatakan perkumpulan ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar para pensiunan, para purna Bakti, purnawirawan agar terus mengabdi karena memiliki kekayaan pengalaman.
Menurutnya perkumpulan ini berawal dari diskusi spontan dari paradik lactor yang umumnya purnabakti ASN dan punya Wirawan TNI Polri dan pekerja Mandiri yang merasa prihatin dengan sulitnya mencapai kinerja maksimal dan effektif
“Hal itu dibuktikan dengan posisi berbagai indeks kesehatan indeks pertumbuhan dan indeks lainnya terkait lingkungan indeks perilaku prevalensi penyakit dan sebagainya yang cenderung belum semakin membaik bahkan masih menurun kualitasnya,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa deklarator OBKESINDO melihat ada sejumlah anomali yang seharusnya tidak disandang oleh Indonesia yang sudah 76 merdeka.
Anomali itu seperti banyaknya anak Indonesia butuh protein untuk mendongkrak kecerdasannya namun konsumsi ikan kita relatif rendah dibandingkan dengan laut danau dan kolam.
Kemudian struktur penduduk yang didominasi berpendidikan rendah mendorong perilaku buruk di berbagai aspek termasuk kesehatan.
Kurangnya ketersediaan ketersediaan air bersih membuat bayi anak mengalami infeksi yang berulang infeksi ini yang menyebabkan diare kolera disentri tifus cacingan penyakit mata juga penyakit kulit sangat potensial mengundang terjadi resiko stanting bagi bayi dan anak-anak balita.
Tingginya biaya kesehatan disebabkan antara lain pengenaan pajak atas semua perbekalan kesehatan hampir semua peralatan medik utama dan penunjang adalah impor yang dikenai biaya pajak tanpa pengecualian.
“Masih banyak data dan fakta yang biasa yang bisa didalami dengan observasi, kehadiran OBKESINDO yang berbasis aksi pada observasi akan memberikan hasil kajian dan analisa serta melakukan advokasi kepada semua penyelenggara pemerintah di pusat dan provinsi, untuk menggunakan pendekatan kolaboratif dan mengakses modal sukses dari berbagai tempat di dunia melalui kerjasama internasional,” tuturnya.
Dalam hal ini, Abidinsyah mengatakan bahwa deklarator menyadari urusan Kesehatan merupakan urusan bersama pemerintah dan masyarakat karenanya kontribusi semua faktor dan pendekatan kolaborasi merupakan sikap mutlak untuk menjadikan Kesehatan sebagai investasi untuk semua program di semua sektor.
“Pendekatan Pembangunan berwawasan Kesehatan merupakan suatu keniscayaan,” tuturnya.
Abidinsyah mengatakan jika kita pilih prioritas yang dapat berpengaruh luas dalam perbaikan kualitas kesehatan nasional, OBKESINDO menyarankan tiga program utama.
Tiga Program itu diantaranya: mengupayakan seluruh rakyat Indonesia telah memiliki catatan medis dan mudah dilakukan di era informasi saat ini
Kedua mendorong isi piringku sebagai suatu gerakan nasional yang diselenggarakan secara terpadu kolaboratif dan masif.
“Kita tahu bahwa tidak mungkin Kementerian Kesehatan dengan ide cerdas memasyarakat disiplin ku sementara piring dan isinya bukanlah milik Kementerian Kesehatan,” tuturnya.
Kemudian program yang ketiga yaitu mengembalikan tata kelola pendidikan kedokteran seperti ide dasar pendidikan kedokteran sebagai pengampu kekuatan nasional di bidang kesehatan.
Menurutnya pendidikan kedokteran seharusnya ditanggung pembiayaannya oleh negara karena apa yang kelak mereka kerjakan adalah tugas negara yang berhubungan langsung dengan hak asasi.
“Tinggal diatur hak kesejahteraannya sesuai dengan tingkat kesulitan wilayah kerjanya. Rendahnya rasio dokter dengan penduduk segera di atasi dengan menambah kuota pendidikan dokter pada lembaga yang terakreditasi baik dan segera membuka moratorium pembukaan fakultas kedokteran/kedokteran gigi yang diampu oleh lembaga berintegritas tinggi,” pungkasnya.
Diketahui OBKESINDO memiliki visi ‘ Indonesia sehat dalam berkeadilan dan adil dalam kesehatan’.
Misi:
1. Mendorong terpenuhi hak hidup sehat seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Memberikan konsep alternatif berbasis bukti untuk perbaikan kualitas kesehatan pada seluruh badan dan daerah.
3. Membangun kemitraan dan menggalang potensi untuk perbaikan sarana prasarana lingkungan hidup sehat dan perilaku masyarakat.
4. Mendorong percepatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang terpadu menyeluruh dan berkesinambungan dengan dukungan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang adil dan merata.
5. Melayani pengaduan masyarakat menemukan solusi dan penyelesaian kepada pihak yang bertanggung jawab.
6. Membangun kerjasama internasional untuk peningkatan kualitas pembangunan kesehatan nasional dan masyarakat Indonesia
Pendiri Obkesindo:
1.Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, Mkes
2. Mayjend TNI (Purn) Dr. Ben Yura Rimba, MARS
3. DR. Haslinda Daulay, SE, MSi
4. H. Mohammad Joni, SH, MH
5. DR. Dra, Gemala Rabi’ah Hatta, MRA, Mkes
6. Ir, Hanifah Husein Baldan
7. DR. Chazali Husnu Situmorang, Apt, MSc
8. Dra. Adriyati Rafly
9. Brata T. Hardjosubroto
Soal Stunting di Aceh, Bambang Bakhtiar: Menduduki Peringkat Ketiga di Indonesia
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.