Kabinet Jepang, Jumat (22/7), secara resmi memutuskan untuk mengadakan pemakaman kenegaraan pada 27 September untuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Keputusan itu diambil di tengah perdebatan nasional mengenai rencana tersebut, yang dikritik beberapa orang sebagai upaya untuk mengagung-agungkan tokoh politik yang dianggap memecah belah itu.
Abe ditembak mati awal bulan ini sewaktu berkampanye di Nara, Jepang Barat. Tersangka pelaku ditangkap segera setelah penembakan dan ditahan untuk diinterogasi. Pihak berwenang berusaha untuk secara resmi mengajukan gugatan pembunuhan.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pemakaman kenegaraan pantas diselenggarakan karena kontribusi istimewa Abe sebagai pemimpin Jepang terlama, kepemimpinannya yang luar biasa, dan tindakan-tindakan tegasnya di bidang yang luas, termasuk pemulihan ekonomi, aliansi Jepang-AS, dan rekonstruksi setelah bencana tsunami 2011.
Matsuno mengatakan pemakaman Abe akan menjadi upacara nonagama yang diadakan di Nippon Budokan, sebuah arena yang awalnya dibangun untuk Olimpiade Tokyo 1964 yang sejak itu menjadi tempat populer untuk olahraga, konser, dan acara budaya. Pemerintah juga mengadakan upacara tahunan pada 15 Agustus yang memperingati kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II di arena tersebut.
Para pejabat asing akan diundang ke pemakaman kenegaraan Abe, kata Matsuno, meskipun rincian lebih lanjut, termasuk perkiraan biaya dan jumlah peserta, belum ditentukan.
Perdana Menteri Fumio Kishida pekan lalu mengumumkan rencana pemakaman kenegaraan yang dipandang beberapa orang sebagai langkah untuk menstabilkan cengkeramannya pada kekuasaan dengan menyenangkan kaum ultrakonservatif yang mendukung Abe.
Rencana tersebut mendapat reaksi beragam dari para pemimpin oposisi dan publik. Beberapa menentang penggunaan uang pajak pada acara tersebut, sementara yang lain mengkritik partai pemerintahan Kishida karena mempolitisasi kematian Abe untuk mengagungkannya dan berusaha untuk mengakhiri perdebatan tentang warisannya yang sangat memecah belah.
Pada hari Kamis, sebuah kelompok sipil yang menentang rencana pemakaman kenegaraan Abe mengajukan gugatan yang meminta Pengadilan Distrik Tokyo menangguhkan keputusan Kabinet dan anggaran untuk acara tersebut, dengan mengatakan pemakaman yang disponsori negara tanpa persetujuan Parlemen melanggar hak konstitusional untuk kebebasan berkeyakinan.
Puluhan pengunjuk rasa berdiri di luar Kantor Perdana Menteri pada hari Jumat untuk menentang keputusan Kabinet. Seorang pemimpin oposisi, Mizuho Fukushima, mengatakan keputusan itu tidak berdasarkan konsensus publik, tidak memiliki dasar hukum dan harus dibatalkan. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.