Pemilihan umum majelis tinggi Jepang hari Minggu sudah diprediksi akan dimenangkan secara telak oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang kini berkuasa. Partai berhaluan konservatif itu telah memerintah Jepang hampir secara terus menerus selama lebih dari enam puluh tahun terakhir.
Pertanyaan utamanya: apakah koalisi partai penguasa itu akan memperluas mayoritasnya? Dan apakah calon anggota legislatif yang mendukung revisi konstitusi Jepang memenangkan cukup kursi untuk meloloskan upaya tersebut?
Dan ternyata koalisi konservatif itu berhasil meraih keduanya. Koalisi tersebut memperoleh kemenangan terbesarnya dalam hampir sepuluh tahun.
Dalam pidato setelah pemilu, Perdana Menteri Fumio Kishida berterima kasih kepada para pemilih. Ia mengatakan, berhasilnya penyelenggaraan pemilu secara lengkap menyusul pembunuhan mantan pemimpin Shinzo Abe pada Jumat (8/7) sudah merupakan sebuah pencapaian yang bermakna.
Abe adalah pendukung utama upaya revisi konstitusi Jepang yang pasifis, yang menjadi tujuan jangka panjang kelompok konservatif.
Konstitusi itu ditulis oleh Amerika Serikat dan belum pernah diganti sejak diberlakukan tahun 1947.
Meski pihak konservatif sendiri belum satu suara tentang apa persisnya yang harus diubah dari konstitusi itu, pakar urusan Jepang John Nilsson-Wright mengatakan, makna simbolik kemenangan itu lah yang paling penting.
“Tidak begitu penting apa sifat dari revisi konstitusi itu. Tapi makna simbolik dari bisa melakukan amandemennya lah yang penting, sehingga terasa bahwa pemerintah lebih memiliki wewenang untuk membentuk dan mendefinisikan identitas politiknya sendiri. Karena bagi banyak kaum konservatif, seperti Abe dan lainnya, Konstitusi tahun 1947 itu dianggap sebagai sebuah dokumen asing yang secara efektif diberlakukan AS pada masa penjajahan,” ujarnya.
Dengan kemenangan hari Minggu, partai itu memiliki dukungan parlemen yang cukup untuk memulai proses revisi.
Akan tetapi opini publik dapat memperumit banyak hal. Perubahan konstitusi seperti apa pun juga harus disetujui oleh mayoritas pemilih dalam sebuah referendum nasional. Sementara jajak pendapat menunjukkan bahwa opini publik terbelah.
Banyak warga Jepang yang justru lebih memperhatikan masalah kenaikan biaya hidup, kata pengamat politik Lully Miura yang berbasis di Tokyo.
“Kishida bisa jadi dirugikan oleh kenaikan harga dan krisis energi saat ini. Jadi, bisa/tidaknya ia memprioritaskan isu reformasi konstitusi bergantung pada kestabilan kondisi perekonomian Jepang,” kata Miura.
Ada beberapa bukti yang menunjukkan pemilih Jepang mendukung pendekatan pertahanan yang lebih tegas, terutama semenjak invasi Rusia ke Ukraina.
Namun perdebatan itu terguncang oleh pembunuhan Abe, yang merupakan pendukung paling vokal revisi konstitusi. Untuk sementara, belum jelas siapa yang bisa melanjutkan advokasinya. [rd/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.