Suara.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Bendahara Umum (Bendum) PBNU nonaktif Mardani H. Maming yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang dengan menempatkan orang kepercayaannya untuk mengisi posisi direktur.
Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi Direktur PT. Permata Abadi Raya periode 2013 sampai 2020, Wawan Surya diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Mardani dalam kasus suap izin pertambangan di Kab Tanah Bumbu.
“Melalui penunjukan beberapa orang kepercayaannya sebagai direktur perusahaan,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022).
Selain itu, saksi Wawan juga didalami mengenai sejumlah uang yang diterima Mardani Maming selama menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait sejumlah perizininan.
Baca Juga:
Periksa Dekan Fakultas, KPK Dalami Aliran Uang ke Rektor Unila Karomani Soal Penentuan Kelulusan Mahasiswa Baru
“Adanya aliran uang yang diterima tersangka MM (Mardani H. Maming) saat menjabat Bupati dari berbagai pihak atas pengurusan izin di Kabupaten Tanah Bumbu,” imbuhnya
Dalam perkara ini, kader PDI Perjuangan itu diduga menerima suap mencapai ratusan miliar ketika menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2018.
Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H. Maming),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Uang suap itu diterima politikus PDI Perjuangan itu didapat dari pihak swasta bernama Henry Soetio selaku pengendali PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP operasi dan produksi milik PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dari perhitungan KPK, Mardani menerima uang dalam bentuk transfer mencapai ratusan miliar.
Baca Juga:
KPK Kembali Tetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Tersangka Kasus Gratifikasi
“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 Miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
