GenPI.co – Peneliti Centra Initiative Erwin Natosmal Oemar menilai pernyataan Kabag Humas Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ahistoris alias berlawanan dengan sejarah.
Seperti diketahui, sebelumnya Fajar Laksono mengatakan ketentuan presiden dua periode bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada periode berikutnya lantaran tak diatur UUD 1945.
“Saya pikir itu pernyataan yang ahistoris,” ujar Erwin kepada GenPI.co, Rabu (14/9).
BACA JUGA: Jerry Massie Sindir MK, Jangan-jangan Mantan Presiden Bisa Jadi Menteri
Menurut Erwin, Pasal 7 UUD 1945 dibuat atas dasar pembatasan agar seorang tidak berkuasa secara terus menerus.
“Sejarah dari pengaturan pasal itu ialah pembatasan kekuasaan,” tuturnya.
BACA JUGA: Presiden Jadi Cawapres, Jerry Massie Sebut Humas MK Irasional
Dirinya juga menegaskan pembatasan tersebut merupakan pengubahan pertama dari sejarah amandemen konstitusi.
“Dari sudut politik, berimplikasi mengentalnya oligarki politik. Pemilu seakan-akan menjadi lipstik dari para elite politik untuk memperpanjang jabatannya,” kata dia.
BACA JUGA: Timsus Presiden Tak Perlu Sampai Lacak Hacker Bjorka, Ini Alasannya
Selain itu, dirinya juga menduga regenerasi kepemimpinan bisa jadi berhenti apabila presiden memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
