Suara.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku telah mengajak eks ketum PPP Suharso Monoarfa untuk tetap berada di partai berlambang kakbah tersebut. Namun, Suharso belum memberikan lampu hijau terhadap ajakannya tersebut.
Ajakan itu disampaikan Mardiono saat berjumpa dengan Suharso pada Senin (12/9/2022) malam. Mardiono mengaku sempat mengajak Suharso untuk duduk di jajaran Majelis PPP.
“Saya sampaikan juga tapi mungkin beliau belum berkenan nanti kita tunggu nanti kapan waktunya kalau beliau sudah berkenan,” kata Mardiono saat dihubungi awak media, Selasa (13/9/2022).
Menggeser Suharso dari kursi nomor satu di PPP, bukan berarti Mardiono langsung mendepaknya ke luar dari partai. Mardiono tetap menghargai Suharso sebagai sosok kader senior di PPP.
Baca Juga:
Akhirnya Bertemu Empat Mata Bahas Nasib PPP, Begini Pesan yang Diselipkan Suharso ke Mardiono
“Apapun ya kita tetap ada di PPP, bisa di dalam struktur, di luar struktur juga di tempat-tempat sesuai yang ada di dalam struktur itu.”
Sebelumnya, menukil dari Antara, Mardiono yakin Suharso Monoarfa berjiwa besar setelah melepaskan jabatan Ketua Umum PPP.
“Saya yakin beliau (Suharso) akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan dengan kami semua sampai Pemilu 2024,” kata Maediono, Sabtu (10/9/2022).
Dia menegaskan, Suharso Monoarfa merupakan tokoh PPP, mentor sekaligus guru politik untuk semua kader partai itu.
“Kami akan selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang besar atas jasanya kepada PPP,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kisruh Internal PPP Dinilai Tak Pengaruhi Koalisi Indonesia Bersatu
Disahkan Kemenkumham
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Adapun petikan surat keputusan itu, dimana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9).
PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
