Para menteri Uni Eropa pada hari Selasa (30/8) memperdebatkan cara-cara untuk meningkatkan produksi senjata dan meningkatkan pelatihan militer bagi angkatan bersenjata Ukraina.
“Stok kami menipis. Kami mengirim banyak senjata ke Ukraina sehingga kami harus mengisi kembali stok kami,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell kepada wartawan di Ibu Kota Ceko, Praha, di mana ia memimpin pembicaraan dua hari antara menteri-menteri pertahanan dan luar negeri blok tersebut.
Dalam pembicaraan itu, para menteri pertahanan tidak hanya membahas cara terbaik untuk mengumpulkan material dan sumber daya militer, tetapi juga untuk membeli amunisi dan senjata dalam jumlah besar seperti sistem pertahanan udara yang terus dibutuhkan Ukraina.
Mereka juga akan membahas peran apa yang dapat dimainkan oleh blok 27 negara itu dalam melatih rekrutan militer baru Ukraina di Eropa.
Beberapa negara telah memberikan pelatihan militer secara bilateral tetapi beberapa lainnya merasa bahwa penting untuk memberikan pelatihan gabungan.
“Akan lebih baik untuk menempatkan itu pada dasar yang lebih terstruktur, dan untuk memastikan bahwa UE secara kolektif melakukan itu dengan cara yang terstruktur dan terorganisir yang dapat bertahan untuk beberapa waktu,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney, yang juga memegang jabatan menteri pertahanan di negaranya.
Namun, sejumlah negara merasa keberatan. “Ini mungkin bukan cara tercepat. Saya tidak begitu yakin,” kata Menteri Pertahanan Luksemburg, Francois Bausch. Austria juga tidak tertarik dengan dengan ide itu. Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks mengatakan negaranya siap membantu, tetapi misi di seluruh Uni Eropa “harus praktis”.
Juga pada Selasa, para menteri luar negeri dijadwalkan membahas apakah akan memberlakukan pembatasan visa lebih lanjut pada Rusia, dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Vladimir Putin karena perang yang ia luncurkan enam bulan lalu telah menimbulkan kerugian besar pada ekonomi Eropa dan dunia.
Uni Eropa telah memperketat pembatasan visa pada pejabat dan pebisnis Rusia pada bulan Mei, tetapi seruan untuk larangan turis telah meningkat, terutama, dari Polandia dan negara-negara Baltik — Estonia, Latvia dan Lithuania.
”Harus ada lebih banyak pembatasan perjalanan bagi warga Rusia,” kata Pabriks. “Kami tidak bisa begitu saja memberikan bonus kepada orang-orang yang mendukung presiden seperti Putin.”
Namun, Borrell mengatakan bahwa larangan visa bagi semua warga negara Rusia tidak mungkin mendapatkan dukungan luas dari Uni Eropa.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Selasa bahwa Moskow mengikuti dengan seksama diskusi visa Uni Eropa dan menggambarkan mereka sebagai bagian dari langkah Barat melawan Rusia yang tidak rasional. Ia memperingatkan bahwa pembatasan apa pun akan langsung menarget warga Rusia dan Moskow pasti akan merespons. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.